Home

TOLAK  PERMENKES NO.1636 TENTANG PRAKTEK SUNAT PEREMPUAN

Peraturan Menteri Kesehatan No. 1636/Menkes/PER/XI/2010  tentang  Sunat Perempuan yang dikeluarkan untuk mengatur standar pelayanan sunat bagi perempuan merupakan kemunduran luar biasa dalam upaya perlindungan hak –hak perempuan. Permenkes ini berpretensi melegalkan praktek sunat perempuan yang pada tahun 2006 prakteknya telah dilarang oleh Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI dengan Surat Edaran Depkes RI Nomor HK  00.07.1.31047 a, tanggal 20 April 2006. Dimana dengan beredarnya Surat Edaran tersebut hampir semua tenaga medis telah menghentikan ‘layanan’ sunat bagi bayi perempuan dan perempuan dewasa.  Argumen bahwa praktek sunat masih terus berlanjut setelahnya, sehingga perlu diatur kembali pelaksanaannya, justru bisa dilihat terbalik sebagai bentuk kontrol negara terhadap tubuh perempuan.

Dilihat dari berbagai perspektif sunat perempuan tidak memiliki manfaat yang signifikan bagi perempuan. Perspektif perlindungan terhadap hak anak menyebutkan bahwa praktek sunat perempuan yang dilakukan terhadap anak telah melanggar hak hidup,tumbuh kembang , dan partisipasi karena bayi dan anak perempuan telah dikebiri tanpa alasan yang jelas dan tanpa persetujuan mereka. Sunat perempuan merupakan wujud pengekangan “ Hasrat Seksual” anak yang berdampak pada kemampuan ekspresi diri karena dia tidak pernah memiliki tubuhnya sendiri, semua dikontrol oleh orang dewasa, budaya dan agama. Dampak sunat perempuan bagi anak malah banyak yang merugikan diantaranya menimbulkan efek trauma secara psikologis, gangguan Sosial emosional jika ritual sunat dipertontonkan (ada perasaan malu, takut, sedih, frigiditas, infeksi, perdarahan terus menerus yang tidak jarang berakhir pada kematian.

Perspektif Gender menjabarkan bahwa praktek sunat perempuan lahir dari ideologi patriarkhi yang percaya akan relasi kekuasan yang bersifat subordinate antara laki-laki dan perempuan dilihat dari tujuan sunat perempuan yaitu Pertama, sunat perempuan dimaksudkan untuk menstabilisasikan libido perempuan. Perempuan di sini direduksikan nilainya, bukan dilihat sebagai makhluk multidimesi namun semata dilihat sebagai mahluk seksual, namun bukan sebagai subyek, melainkan sebagai obyek seks. Kedua,  sunat pada perempuan akan membuat perempuan terlihat lebih cantik di mata suaminya. Di sini perempuan, sejak kecil, ketika sunat itu dilakukan, diajarkan dan dipersiapkan untuk kelak suatu hari, bisa menempatkan diri di dalam relasi suami-istri yang timpang seperti di atas: bahwa dia hanyalah barang, obyek dagangan, dan suami yang adalah pembeli itu adalah raja Tujuan kedua ini jelas mendegradasikan perempuan. Ketiga, sunat perempuan untuk menyeimbangkan psikologi perempuan. Tujuan sunat perempuan adalah pengontrolan atas seks perempuan yang tidak lain merupakan upaya pengontrolan dan penguasaan atas psikologi perempuan oleh laki-laki. Dari perpektif ini minimal ada tiga hak perempuan yang dilanggar yaitu hak atas kesehatan, Hak untuk bebas dari praktek-praktek penyiksaan dan merendahkan martabat manusia, Hak seksual dan integritas tubuh perempuan.

Perspektif Kesehatan menyebutkan bahwa tidak ada indikasi medis terhadap praktek sunat perempuan, dan tindakan sunat perempuan tidak dikenal dalam dunia medis. Sebaliknya Praktek sunat perempuan malah menimbulkan dampak negatif bagi perempuan. Komplikasi  jangka panjang setelah mereka menjadi dewasa seperti terbentuknya jaringan parut pada alat kelamin wanita, abses, kista, infeksi berulang, infertilitas. Penelitian yang dilakukan oleh WHO, melibatkan 28.000 perempuan, perempuan yang mengalami sunat memiliki peningkatan risiko partus atau melahirkan yang tidak spontan.

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka dengan ini Jaringan Perempuan Yogyakarta menyatakan sikap:

  1. Menolak Peraturan Menteri Kesehatan No. 1636/Menkes/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan.
  2. Menuntut Menteri Kesehatan untuk mencabut Permenkes No. 1636/Menkes/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan.
  3. Mendukung segala upaya pelarangan sunat perempuan melalui peraturan perundangan yang berlaku, untuk memastikan terjaminnya pelaksanaan hak anak dan hak perempuan dari tindakan diskriminasi, penyiksaan dan segala bentuk represi bagi tumbuh kembang anak yang diakibatkan oleh tindakan sunat perempuan

Yogyakarta, .Agustus 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s