Home

KEPEMIMPINAN FEMINIS & KEADILAN JENDER[1]

Oleh Anna Marsiana[2]

 

KEPEMIMPINAN & PEMINGGIRAN KAUM PEREMPUAN DAN MINORITAS

Berbicara mengenai peminggiran perempuan, diskriminasi perempuan, diskriminasi jender[3] ketidakadilan jender, memang sangat terkait erat dengan persoalan kepemimpinan. Kenapa? Karena persoalan “penciptaan “ dan “pemeliharaan” nilai-nilai, kepercayaan, tradisi, budaya, tatanan, struktur, dst tidak bisa lepas dari persoalan kepemimpinan. Baik itu kepemimpinan tingkat keuarga, kelembagaan, sampai dengan bangsa/negara. Oleh karena itu saya sangat menghargai upaya YAKKUM dalam merayakan Paskah ini, untuk memberikan perhatian khusus pada persoalan keadilan jender & kepemimpinan.

Dan penting untuk diingat bahwa berbicara kepemimpinan yang tidak memberdayakan –tapi malah memperdayakan—di sini, tidak serta-merta dan otomatis berbicara mengenai kepemimpinan laki-laki! Karena kepemimpinan di sini pertama-tama dan yang utama adalah persoalan nilai-nilai, prinsip-prinsip, karakter, dan bukan pada gender yang dilekatkan maupun jenis kelamin bawaan si pemimpin tsb.

Persoalan gender si pemimpin menurut saya memiliki peranan penting dalam ikut menentukan dalam menjawab persoalan jender dalam lembaga/jemaat/masyarakat, namun pada saat yang sama penggantian pemimpin dari yang berjender laki-laki ke yang berjender perempuan tidak akan banyak mengubah keadaan jika persoalan pada tataran nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan karakter kepemimpinan tidak terselesaiakan.  Persoalan jender si pemimpin memang pasti memiliki pengaruh pada perspektif yang dipengaruhi oleh pengalamannya sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, –karena bagaimana pun pengalaman sebagai laki-laki dan perempuan pasti berbeda—dan karenanya di sini konsep keseimbangan jender menjadi sangat penting, untuk memberi keseimbangan perspektif yang berbasis jender.  Namun yang hendak saya katakan di sini bahwa itu bukanlah satu-satunya faktor, karena bisa saja terjadi jender yang berbeda, tetapi nilai, tradisi, budaya, prinsip, tatanan yang diyakini, maka tentu saja hasilnya juga tidak akan jauh berbeda.

Contoh sederhana dan konkret: dalam kehidupan kita sehari-hari di keluarga misalnya, siapakah yang imposing: memperkenalkan, menjaga dengan ketat memelihara nilai-nilai yang bias jender dan sangat patriarkhis itu kepada anak-anak? Siapa yang sejak bayi sudah memperkenalkan budaya bias jender bahwa warna perempuan adalah pink dan warna laki-laki aedalah biru? Siapa yang menasehati anak-anak laki-lakinya bahwa menangis itu adalah sikap keperempuan-perempuanan? Siapa yang memperkenalkan kontradiksi nilai-nilai kepada anak perempuan mereka bahwa pada satu sisi mereka harus belajar, dan menjadi pintar, dan mandiri, tetapi ketika masuk kepada hidup berkeluarga, harus tetap manut dan ngalah kepada suami? Demikian pula dalam hal kepemimpinan di lembaga.  (Kita akan kembali kepada isu ini dan contoh-contohnya di paparan berikutnya).

Dengan uraian di atas saya hanya hendak menegaskan bahwa peran pemimpin sangat besar dalam ikut mengubah tatanan sosial di masyarakat yang lebih berkeadilan jender dan yang menjamin terjadinya transformasi atas sistem yang tidak adil dan segala bentuk ketiadilan yang dihasilkannya.

Dalam Sejarah Nasional & Bangsa Indonesia

Sejarah kita sudah membuktikan dan memberi contoh bagaimana sebuah kepemimpinan telah menciptakan atau melahirnya sebuah masyarakat yang seperti apa.  Dalam konteks keadilan jender, sayangnya sejarah kepemimpinan di negeri kita lebih banyak diwarnai dengan sejarah kelam bagi persoalan jender. Yang paling buruk dari perspektif jender tentu saja adalah  kepemimpinan di bawah Suharto.

Pada masa presiden Sukarno, motonya adalah: perempuan adalah tiang negara, dibalik kesuksesan laki-laki pasti ada seorang (atau lebih) perempuan (atau istri???). Akibatya perempuan tetap dilihat sebagai orang yang bekerja dibalik “layar” saja, pada fungsi reproduktif. Perempuan  belum mendapatkan tempat dan penghargaan yang setara dengan laki-laki.  Namun gerakan perempuan, dalam artian gerakan feminis (karena tidak semua gerakan perempuan = gerakan feminis) mendapatkan kebebasan ruang yang sama dengan gerakan-gerakan sosial yang lain. Gerwis atau kemudian GERWANI adalah gerakan feminis yang sangat progresif dan indeoenden, yang menyuarakan suara perempuan yang terpinggirkan dan terdiskriminasikan. Misalnya Gerwis/Gerwani pada masa itu sudah mencoba untuk mengajukan amandemen UU perkawinan yang dinilai tidak mewakili perpektif perempuan. Dalam UU no. 1/th 1974, termuat pasal-pasal yang secara implisit melihat memperbolehkan poligami (tetapi tidak poliandry) dan melihat perempuan sebagai fungsi reproduktif belaka.

Contoh yang lain adalah protest-protes yang diajukan atas kondisi perburuhan yang tidak berpihak kepada perempuan dari segi kondisi tempat kerja yang tidak female-friendly, sampai kepada diskriminasi upah terhadap buruh perempuan atas jenis dan posisi kerja yang sama. Begitu pula dengan isu pelecehan seksual dan perkosaan, Gerwani sangat getol memperjuangkannya.[4]

Pada masa Suharto sebagai presiden, filosofi yang dihidupi adalah filosofi keluarga feudal Jawa, dimana suami adalah kepala tetapi istri dipercaya memiliki tanggujwab untuk menjaga moral  keluarga. Maka negara pun dikelola sebagai sebuah keluara besar, dengan presiden sebagai kepala keluarganya dibantu oleh semua kepala keluarga kecil-kecil. Dan kaum istri pun diorganisir sedemikian rupa untuk mengendalikan moral keluarga-keluarga seperti yang diamui oleh si bapak (presiden). Pada masa ini mudah dibayangkan dan diingat bukan hanya kondisi ketidakadilan terhadap perempuan itu berlanjut, melainkan juga semakin parah. Secara sistematis perempuan dipinggirkan dan didomestifikasikan. Pada masa ini pula sebuah indoktriknasi dan ideologisasi kodrat perempuan terjadi secara sistematis, melalui berbagai produk kebijakan pemerintahan, khususnya melalui kementrian urusan peranan wanita dan organisasi-organisasi wanita (baca istri dan ibu rumah tangga) yang diharuskan oleh pemerintahan Suharto.

Gerakan perempuan yang progresif seperti Gerwani dimatikan (dengan cara dilabeli komunis dan dibuatkan versi sejarahnya sendiri  yang membalikkan fakta) dan karenanya gerakan perempuan hanya dibatasi pada yang bersifat compulsory, otomatis dan keharusan seperti: darma wanita, darma pertiwi, PKK. Organisasi-organisasi tsb sengaja diciptakan untuk mengorganisir kaum ibu untuk dimanfaatkan dalam menyukseskan politik sang bapak kepala keluarga Indonesia.

Di sini terjadi  proses pembodohan perempuan secara sistematis. Dengan moto: peran ganda wanita, perempuan didorong untuk maju di bidang pendidikan, berperan dalam pembangunan, tetapi pada saat yang sama melalui berbagai kebijakan yang sistematis, termasuk melalui pendidikan itu sendiri, perempuan dibuat percaya bahwa dia adalah mahluk nomer 2 dan mahluk domestik.

Sedangkan posisi perempuan dalam kepemimpinan Era Reformasi bisa dikatakan sudah jauh lebih baik, namun toh di sana-sini masih banyak bentuk ketidakadilan dan upaya penidakan terhadap perempuan. Berbagai produk kebijakan tentang perempuan saling tumpang-tindih tidak karuan. Ada banyak kemajuan dicapai, misal dengan UU no 23/2004 tentang penghapusan KDRT. Namun pada saat yang sama, sejauh ini perempuan masih menjadi komiditas politik (untuk dijual dalam pemilu/pilkadal) sekaligus obyek politik (target cari muka dan popularitas misal melalui perda-perda yang menjadikan perempuan sebagai sasaran peraturan).

Dalam Sejarah Gereja

Bagaimana dalam sejarah gereja? Sayangnya sejarah kepemimpinan di Gereja juga tidak jauh berbeda kekelamannya dengan yang baru kita uraikan di atas. Sejarah gereja juga penuh dengan noda hitam.

Kalau kita telusuri dalam Alkitab sebenarnya kita tidak sulit menemukan benang merah kepemimpinan Yesus yang sangat berpihak kepada perempuann sebagai bagian dari kelompok yang dipinggirkan, didiskriminasikan, dan tertindas. Dalam gerakan yang dipimpinNya, Yesus sangat konsisten dengan sikapnya yang:

(1)   tidak mendiskriminasikan perempuan dari laki-laki (misal dengan menerima mereka sebagai anggota gerakan sementara konteks waktu itu jelas tidak lazim bagi perempuan untuk bergabung dalam gerakan sosial dan keagamaan seperti yang dipimpin Yesus),

(2)   menghargai perempuan berdasarkan kapasitas mereka (dan bukan berdasarkan gender division labor yang dianut pada masa itu, misal dengan memberi kepercayaan lebih kepada para perempuan yang nampaknya memang memiliki kelebihan dibanding murid yang lain),

(3)   melakukan upaya-upaya yang bersifat mentransformasikan relasi sosial yang sangat timpang dan bias jender (misal dalam kisah Perempuan yang mengalami pendarahan, dalam kisah penangkapan atas perempuan yang dituduh berzinah, dll).

Dengan gambaran seperti itu seharusnya mudah bagi kita untuk membayangkan bahwa sepeninggalannya, pastilah banyak gerakan-gerakan kecil atau besar yang meneruskan gerakannya dan meneruskan spirit  keberpihakannya kepada kaum perempuan sebagai kaum yang tertindas. Harusnya tidak sulit membayangkan bahwa setelah sepeninggalan Yesus, maka akan muncul pemimpin-pemimpin  perempuan misalnya di jemaat mula-mula. Namun ternyata faktanya tidak demikian. Para teolog feminis melihat bahwa nampaknya ada upaya-upaya sistematis untuk membelokkan atau menyembunyikan jejak-jejak kepemimpinan yang pro-perempuan (sebagai bagian dari kaum yang paling tertindas).

Kaum feminis meyakini bahwa di bawah Bapa-Bapa Gereja sebagai pemegang pucuk pimpinan gereja pada waktu itu, telah terjadi upaya-upaya sistematis peminggiran perempuan, khususnya dari kancah kepemimpinan di gereja. Banyak bukti-bukti sejarah mengenai kepemimpinan perempuan mengalami upaya penyingkiran (tidak masuk ke dalam kanon, misal Injil menurut Maria Magdalena), atau pun mengalami polesan-polesan yang sangat bias jender (tepatnya bias kepentingan dan kekhawatiran laki-laki).[5] Akibatnya, kita jadi mewarisi Kitab Suci yang sangat bias jender (tetapi ini juga terjadi di semua agama yang lain), dan mewarisi tafsir yang menyesatkan dalam hal posisi perempuan di gereja, di keluarga maupun di masyarakat. Seiring dengan perkembangan jaman, kita pun menjadi manusia dan umat yang hidup dalam dunia kontradiktif: menerima kemajuan jaman yang memungkinkan perempuan melakukan semua yang bisa laki-laki sebagai manusia, namun tidak bisa menolak ajaran agama yang menyuruh dia percaya bahwa dia adalah sosok yang lemah menurut kategori jendernya, sosok yang  dipimpin dan bukan memimpimpin, penolong ( baca= pembantu) saja dan bukan mitra setara, yang harus tunduk dan taat kepada suami karena suami adalah gambaran Yesus yang adalah kepala jemaat.

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DAN KEADILAN GENDER

Kita sudah melihat sedemikian pentingnya –atau bahkan sangat sentral– peran pemimpin dalam membentuk pemikiran, cara pandang, dan tatanan sosial yang dipercaya baik dan berlaku,menentukan masa depan suatu masyarakat (atau umat), maka tidak heran bahwa kaum feminis menginginkan posisi kepemimpinan dan posisi-posisi strategis-struktural yang lain untuk diisi oleh perempuan.[6]  Seperti sudah saya singgung di awal, kaum feminis melihat bahwa kaum perempuan semakin termarjinalkan karena para pemimpin dan pembuat kebijakan di berbagai aspek dan lini kehidupan dikuasai oleh laki-laki, sehingga tidak ada perspektif kaum perempuan yang terwakili disana. Juga akibatnya hanya kepentingan laki-laki yang dikedepankan.

Dengan alasan itu, maka tidak bisa tidak perempuan harus merebut posisi-posisi penting tersebut dan terlibat di dalam kepemimpinan di berbagai sektor.

Setidaknya dalam sepuluh tahun terakhir kita akrab dengan istilah “gender balance”. Gender balance atau keseimbangan jender diberlakukan dalam dua hal: yang pertama dalam hal knowledge acquiring related (dalamkegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran) seminar, pelatihan, wrkshop, training dsb. (Contoh kita sering terima undangan seminar/workshop/training dengan catatan “harap mengirim peserta dengan mempertimbangkan gender balance”.)Yang kedua dalam kesempatan/posisi pekerjaan kunci.  Beberapa lembaga gereja dipelopori oleh lembaga-lembaga internasioanal seperti WCC, CCA, UEM, dll, dan kemudian diikuti oleh lembaga-lembaga gerejawi atau pun yang berbasis Kristen di Indonesia, dalam 10 tahun terakhir juga mulai menunjukkan komitmennya terhadap isu keadilan jender dan penguatan perempuan dengan mencanangkan kebijakan gender balance dalam struktur mereka. Setiap kali ada lowongan posisi yang dibuka, selalu ada catatan: lembaga …… mempertimbangkan aspek keberimbangan jender dalam melakukan rekruitmen untuk posisi-posisi yang tersedia di organisasi.

Demikian pula dalam bidang politik di Indonesia, isu quota untuk perempuan mulai digagas dan terus diperjuangkan sejak sekitar 10 tahun yang lalu. Sebagai salah satu wujud awal keberhasilannya adalah diakomodasinya quota 30% dalam sistem perundang-undangan parpol dan pemilu tahun 2009 yang lalu. Meskipun masih bolong disana-sini.

Sebuah perkembangan yang signifikan dan patut  disyukuri!

Namun pertanyaan yang mungkin sering mengusik hati kita adalah: apakah keberadaan perempuan di tampuk kepemimpinan menjamin terjawabnya persoalan ketidak adilan jender yang  selama ini dialami perempuan dan kaum minoritas jender yang lain? Atau mungkin pertanyaan ini sudah lewat, dan diganti dengan pertanyaan: mengapa para pemimpin perempuan tidak serta-merta mendatangkan perubahan yang kita inginkan, mendatangkan keadilanjender bagi kaum perempuan dan kelompok minoritas jender yang lain? Bukankah kita sudah melihat & sudah mengalami presiden perempuan, direktur perempuan, manajer perempuan, atau pendeta/pimpinan jemaat perempuan, tapi kok tidak banyak perubahan yang kita alami? Kita pernah punya presiden perempuan, tapi justru sikap politik dan kebijakannya kok malah tidak berpihak kepada perempuan? Di anatra kita mungkin sekarang ada yang punya direktur/manajer/pemimpin sinode/pemimpin jemaat perempuan, tapi justru “lebih laki-laki dari laki-laki”. Minimal pertanyaan itu sering diajukan kepada saya dalam berbagai pertemuan.

Sekali lagi saya ingin menegaskan di sini bahwa persoalan ketidakadilan jender bukanlah persoalan laki-laki Vs perempuan.

Yang pertama, seperti yang sudah saya utarakan di depan tadi bahwa persoalan ketidakadilan jender adalah persoalan yang kompleks, menyangkut ideologi dan nilai-nilai (yang patriarkhis dan hiearkis–pater-kyriarkhis–, konsep, kepercayan dan sistem yang sudah tersusun rapi. Yang kedua, pada saat yang sama, identitas seorang pemimpin perempuan tidak bisa disimplifikasikan dalam satu identitas tunggal sebagai perempuan. Seorang pemimpin perempuan, selain membawa identitas perempuan, karena dia juga membawa banyak identitas lainnya seperti identitas kelas, status sosial, golongan pendidikan, ras-suku dan etnik, dll. Itulah sebabnya, mengganti pemimpin laki-laki dengan pemimpimpin perempuan tidak serta-merta dan otomatis pasti menjamin terwujudnya keadilan jender.

Karena itu penggantian pemimpin laki-laki oleh pemimpinperempuan tidak serta merta akan melahirkan transformasi relasi jender yang timpang tadi. Beberapa hal di bawah bisa sedikit menjelaskan:

  1. Persoalannya adalah sistem & struktur: Pemimpinnya boleh saja berganti, dari laki-laki menjadi perempuan, atau waria, atau yang lain, namun selagi sistem dan strukturnya tidak berubah, rasanya sulit untuk berharap bahwa kepemimpinannya akan mampu menghadirkan perubahan.
  2. Warisan model kepemimpinan yang terbatas: Model-model kepemimpinan yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan-kepemimpinan sebelumnya. Selama berabad-abad masyarakat hanya melihat satu model kepemimpinan yaitu yang bersifat menguasai (dominating), yang maskulin (tegas, hitam-putih), bersifat korup, dsb. Maka ketika seseorang yang sama sekali tidak pernah punya pengalaman memimpin (baca: perempuan dan atau kelompok minoritas jender yang lain) tiba-tiba diberi kesempatan menjadi pemimpin, tanpa dia sadari dia mengkopi model yang sama, dan bahkan menjadi lebih buruk karena dia bepuopm terbiasa dengan permainan politik yang ada di sekitar seorang pemimpin.
  3. Definisi memimpin adalah bias laki-laki/maskulin: Masih berkait dengan poin nomer 2 di atas, sebagian perempuan sadar bahwa dia harus menunjukkan suatu tipe dan karakter kepemimpinan yang berbeda dari kepemimpinan laki-laki yang kemarin dikritiknya. Namun dalam banyak kasus, meski berangkat dengan kesadaran melakukan sesuatu yang berbeda, dalam kenyataannya ternyata tidak semudah itu, karena ketika menjadi pemimpin, perempuan diharapkan untuk berpikir dan bertindak seperti pada umumnya laki-laki memimpin. [7]
  4. Kita semua adalah produk yang bias jender: Pemimpin perempuan tidak otomatis membawa kesadaran dan identitas perempuan sebagai kelompok masyarakat yang tertindas latarbelakang keluarga, kelas, dan pendidikan yang dia punyai tidak pernah berkorelasi dengan pengalaman ketertindasan dan keterpinggiran, sehingga sulit untuk menginternalisasikan identitas dan kesadaran sebagai kelompok masyarkat yang tertindas. Belum lagi persoalan besar di dunia pendidikan kita yang jelas-jelas masih sangat bias jender (ini bagian Ibu Tabitha untuk mengulasnya).

Itu sebabnya tidak sulit menemukan pemimpin perempuan yang bisa lebih bengis dari pemimpian laki-laki. Tidak sulit menemukan pemimpin perempuan yang sanggup melakukan kekerasan sama dengan atau bahkan lebih dari pemimpin laki-laki.

Kalau demikian apakah saya tidak sepakat dengan gerakan feminis yang mendorong agar makin banyak perempuan yang duduk di tampuk kepemimpinan? Jangan salah, saya termasuk yang terus menyerukan agar ibu-ibu memilih kaum perempuan dalam pemilu legislatif dan dalam beberapa pilkadal.

Bagaimana kita harus bersikap kalau kehadiran mereka tidak menjamin perspektif perempuan? Memang dilematis! Tetapi kalau tidak diberi kesempatan, kapan perempuan akan memiliki pengalaman memimpin? Kalau tidak memiliki pengalalaman memimpin, kapan dia belajar untuk menjadi pemimpin? Tetapi pada saat yang sama saya tidak ingin kita terjebak dalam romantisme jender. Pemimpin yang berkeadilan jender adalah melampaui isu jender!  Melampaui, berarti mencakup, mempertimbangkan, memprioritaskan, namun tidak berhenti pada persoalan jender dari sang pemimpin tersebut, melainkan disertai kekritisan atas sistem dan struktur yang ada dan berlaku, nilai-nilai yang harus dihidupi, tradisi yang harus diubah dan atau diciptakan ulang, dan tatanan seperti apa yang harus diciptakan, dst.

AKHIRNYA, KEPEMIMPINAN FEMINIS & KEADILAN JENDER

Semakin kesini semakin banyak aliran dan kelompok gerakan feminis, dan kadang-kadang para pengikut aliran yang berbeda itu tidak bisa dipersatukan. Saya sendiri tidak mau terjebak untuk menggolongkan diri saya ke dalam salah satu aliran atau golongan yang baku. Jika harus menggolongkan diri, maka saya akan membuat golongan saya sendiri, saya termasuk yang percaya bahwa perjuangan kaum feminis adalah perjuangan yang melampaui keadilan jender bagi kaum perempuan dan kelompok jender lain yang termarginalkan. Isu-isu yang harus diperjuangkan oleh kaum feminis bukan hanya terbatas kepada isu perempuan (yang dipahami  sebagai isu jender), melainkan harus melampaui itu.

Oleh karena itu sebagian feminis, termasuk saya, mulai melihat bahwa analisa jender saja sudah tidak mencukupi untuk dijadikan sebagai satu-satunya alat dalam menganalisa ketidakadilan yang terjadi pada perempuan. Menurut Elisabeth Schussler-Fiorenza, seorang teolog feminis besar, benar bahwa ideologi patriarkhis telah banyak membawa masalah besar bagi perempuan dalam relasi jender  dengan laki-laki. Tetapi sesungguhnya ideologi patriarkhi tidak bekerja sendiri. Dalam sejarah kekristenan misalnya, Schussler-Fiorenza melihat bahwa ketimpangan relasi jender yang ada bukan hanya soal relasi laki-laki-perempuan, tetapi juga relasi laki-perempuan dengan kelompok lain yang tidak terakomodasi dalam kategori laki-perempuan tsb. Ketimpangan relasi juga muncul dalam konteks ras, suku, sosial-ekonomi, heteroseksual-non heteroseksual, dsb. Karenanya tidak memadai kalau kita hanya melihat patriarkhi sebagai akar masalah. Dalam ideologi patriarkhi dan analisa jender, piramida masyarakat disederhanakan hanya ke dalam dikotomi laki-laki & perempuan. Padahal dalam kenyataan, piramida masyarakat atau bahkan umat itu jauh lebih kompleks dari piramida laki-laki-perempuan.

Menurut Schussler-Fiorenza akar masalah yang sebenarnya adalah ideologi pater-kyriarkhe, yaitu selingkuhnya para patriach (kaum laki-laki) dan kyrie (para tuan/penguasa), maka yang kita lawan bukanlah hanya para patriarch melainkan juga para kyrie (penguasa politik, penguasa ekonomi, penguasa adat, dan penguasa-penguasa lainnya ) yang hidup dan mendapatkan keuntungan dari struktur piramida, dan karenanya memiliki tendensi untuk selalu membuat piramida-piramida kecil-sedang-besar, dimana pun mereka berada.

Schussler-Fiorenza mencoba menggambarkan rumitnya peta piramida kekaisaran Roma Katholik pada waktu itu yang menurut saya menolong kita untuk bercermin dan melihat posisi kita di dalam multi-piramida itu pada masa kini. (piramida terlampir)[8]

Intinya, seorang pemimpin feminis harus memiliki kesadaran bahwa dirinya dan masyarakat yang dipimpinnya hidup di dalam multi-piramida itu, dan membawa multi identitas dalam dirinya. Oleh karena itu, tantangan yang pertama dia hadapi adalah justru dirinya sendiri dan multi-positions dia di dalam multi piramida tadi. Dengan demikian diharapkan dia mampu bersikap kritis secara konsisten dengan kekritisan yang genuine dan orisinal, karena berawal dari refleksi atas pengalaman dalam multi identitas dan multi piramida yang dimilikinya. Dalam konteks ini diharapkan pemimpin tsb tidak akan mengulangi kesalahan pendahulunya yang dulu dikritiknya.

Seorang pemimpin feminis harus mampu menjawab persoalan ketidakadilan jender yang menimpa perempuan, namun harus mampu bergerak melampaui persoalan kelompok perempuan, tapi juga kelompok-kelompok terdiskriminasikan yang lain dalam konstelasi jender laki-laki & perempuan.

Seorang pemimpin feminis harus mampu menjawab tantangan persoalan melampaui persoalan ketidakadilan jender, namun juga persoalanketidakadilan lain yang ditimbulkan oleh sistem dan cara pikir ideologi patri/kyriarkhi.

Dengan 3 tantangan yang harus dijawab oleh seorang pemimpin feminis tadi, saya berharap bahwa pelan tapi pasti kita akan melihat langit baru dan bumi baru, dimana semua relasi yang timpang ditransformasikan, dimana  piramida-piramida yang ada diruntuhkan digantikan dengan community of equal, komunitas yang dalam kesetaraan.

Dengan ini saya mengkahiri presentasi saya. Selamat menyambut Paskah 2010.


[1] Dipresentasikan dalam seminar sehari dalam rangka refleksi Paskah YAKKUM, 29 Maret 2010, di RS Bethesda, Yogyakarta

[2] Saat ini menjabat sebagai Koordinator Asian Women’s Resource Centre (AWRC) for Culture and Theology, Jl. Banteng Utama 38, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.

[3] Diskriminasi jender memiliki implikasi makna lebih luas daripada diskriminasi perempuan. Diskriminasi jender merupakan diskriminasi yang dilakukan karena stereotyping jender, sehingga secara teori bisa terjadi pada baik perempuan maupun juga sebenarnya pada laki-laki. Tetapi dalam konteks sekarang, diskriminasi jender lebih banyak terjadi dan dipakai dalam konteks diskriminasi perempuan dan kelompok minoritas berbasis jender yang lain: waria dan LGBT.

[4] Untuk selengkapnya, baca:Saskia Wieringa, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, (Jakarta: Kalyanamitra & Garbabudaya, 1999); Baca juga tulisan Saskia yang lain, Saskia Wieringa, The Perfumed Nightmare, (The Hague: Institute of Social Studies, 1988).

[5] Bagi yang tertarik lebih lanjut bahasan ini, lihat AWRC, Telling HerStory: Intoduction to an Asian Feminist Re-reading of History, (Kuala Lumpur: AWRC, 2006).

[6] Biasanya aliran feminis yang menekankan perjuangan posisi struktural ini digolongkan sebagai feminisme liberal.

[7] Lihat Tabita Kartika Christiani, “Indonesian Feminist Church Leadership” dalam In God’s Image, Vol 28, No.3, September 2009, (Kuala Lumpur: AWRC, 2009)

[8] Bagi yang berminat mempelajari lebih lanjut, silahkan baca Elisabeth Schuessler Fiorenza, Wisdom Ways: Introducing Feminist Biblical Interpretation, (Maryknol, NY: Orbis Books, 2001).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s