Home

SUNAT PEREMPUAN: TINJAUAN PERSPEKTIF GENDER

Oleh Anna Marsiana

PENGANTAR

Hal khitan/sunat perempuan sebenarnya sudah mulai ramai diperdebatkan dan digugat oleh kaum feminis di awal tahun 1980-1990an. Menanggapi gugatan kaum feminis, mereka yang pro adalah sebagian kalangan agama (a.l agama Islam dan beberapa agama suku), dan juga sebagian dari kalangan cendekia, khususnya sebagian kalangan etnologist, yang mengatasnamakan kebebasan identitas kesukuan, pembelaan atas otoritas masyarakat indigenous.[1]

Di Indonesia, praktek sunat perempuan sebenarnya dikenal secara luas sejak lama, di beberapa masayakat tradisional, khususnya di masa lampau: di Jawa, Kalimantan, sebagian Sumatra, Sulawesi. Praktek khitan perempuan secara tradisional sangat beragam, dari yang secara simbolis (potong kunyit, tempel kapas), pelukaan/penggoresan klitoris, sampai dengan pemotongan klitoris ada dilakukan, di beberapa belahan dunia, termasuk di Indonesia.

Ada begitu banyak makna yang ditempelkan dalam ritual sunat perempuan, baik melalui agama maupun tradisi-budaya (upaya spiriritualisasi dengan dalih untuk melindungi perempuan dari roh-roh jahat, roh yang membuat perempuan berperilaku seks liar) maupun melalui upaya medikalisasi dan pemaknaannya, baik secara tradisional (dan juga primitive) maupun juga dalam masyarakat yang lebih maju (misal: untuk kesehatan jiwa dan raga perempuan). Kata primitive di sini sengaja saya pakai karena menurut saya, ada banyak upaya pemaknaan yang jauh dari nilai peradaban (sehingga bukan sekedar kuno dan tradisional), sungguh dalam makna yang sebenarnya, yaitu tidak beradab dan berakal-budi[2].

Di Indonesia sendiri, pro-kontra mengenai sunat perempuan juga terjadi sejak satu dekade ini. Terutama agak menguat di tahun 2006, ketika Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI mengeluarkan surat edaran pelarangan sunat perempuan tahun 2006 (SE Depkes RI nomor HK 00.07.1.31047 a, tanggal 20 April 2006). Di Medan, MUI Medan menolak surat edaran tersebut dan meminta ada pertemuan dengan DepKes.[3] Begitu juga Ikatan dokter spesialis anak di Palembangan yang tergabung dalam Forum Mediko Syariah (FMS), menyatakan menolak melaksanakan isi surat edaran tersebut.[4]

SEKILAS MENGENAI SUNAT PEREMPUAN DI INDONESIA

Praktek sunat perempuan secara umum menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terbagi atas empat tipe.

Tipe 1: yaitu memotong seluruh bagian klitoris

Tipe 2, memotong sebagian klitoris.

Tipe 3, menjahit atau menyempitkan mulut vagina (infibulasi)

Tipe 4, menindik, menggores jaringan sekitar lubang vagina, atau memasukkan sesuatu ke dalam vagina agar terjadi perdarahan dengan tujuan memperkencang atau mempersempit vagina.

Praktek sunat yang dimaksud dalam permenkes Nomor 1636/Menkes/Per/2010, masuk dalam ketegori tipe ke-4, yaitu menggores jaringan atau bagian dari klitoris.

Namun demikian hasil penelitian yang dilakukan oleh Population Council dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) tahun 2002 -2003 di Madura, Banten, Padang, Padang Pariaman, Kutai Kertanegara, Makasar, Bone, Gorontalo, dan Bandung menunjukkan bahwa praktek sunat perempuan di Indonesia bukan lagi hanya pada level ke-4 tadi, atau apalagi, pada sesuatu yang simbolik seperti saya kemukakan di depan. Bahkan di daerah dimana dulu praktek sunat perempuan hanya sebuah ritual simbolis, sekarang justru berubah menjadi perusakan alat kelamin perempuan berupa pengirisan, pemotongan atau pengguntingan baik oleh dukun maupun tenaga kesehatan. Praktek tersebut dikenal dengan istilah Medikalisasi Sunat Perempuan.[5]

Melihat bahwa sunat perempuan dalam permenkes dimaksud “hanya” masuk dalam kategori tipe keempat, maka orang dengan mudah berpikir bahwa tidak membahayakan perempuan. Argumentasi itu jugalah yang dipakai oleh kementerian departemen kesehatan, sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Bina Kesehatan Ibu, dr. Ina Hernawati, MPH, dalam website resmi departemen kesehatan. Dalam pernyataan resmi di situs kementerian kesehatan tsb dr. Ina meminta semua pihak agar memahami secara utuh Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1636/Menkes/Per/2010 tentang Sunat Perempuan. “Dr. Ina Hernawati menyatakan bahwa Permenkes 1636/2010 tersebut justru hadir untuk memberikan kepastian dan perlindungan pada kaum perempuan agar tidak dilakukan female genital mutilation (FGM) pada perempuan.[6] Mengurangi “level bahaya” sunat perempuan dengan cara melegalkannya disosialisakan kepada masyarakat oleh kementerian kesehatan sebagai upaya melindungi perempuan, khususnya kesehatan reproduksinya. Namun sesungguhnya ini adalah infomasi yang manipulatif, karena tidak secara transparan disampaikan juga bahwa justru apda tahun 2006, departemen kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran yang dengan tegas MELARANG sunat perempuan.

Mengenai dampak kesehatan dan seksualitas, saya kira akan dibahas tersendiri

SEBUAH PENIDAKAN EKISTENSI PEREMPUAN

Adalah jelas bahwa praktek sunat perempuan lahir dari ideologi patriarkhi yang percaya akan relasi kekuasan yang bersifat subordinate antara laki-laki dan perempuan, dan selalu ingin mempertahankan status quo tsb. Sama seperti dalam kasus-kasus yang lain, ideologi ini bekerja melalui berbagai jalur: agama, budaya dan adat-istiadat/tradisi yang dikembangkan dan dihidupi di masyarakat, maupun juga melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Karenanya, di depan kita melihat argumentasi-argumentasi yang pro terhadap sunat perempuan muncul dari kalangan lintas profesi dan bidang hidup: agama (kaum ulama), kaum profesional (dokter anak), dan kaum cendekia (etnologist). Namun apapun argumentasi yang mereka sampaikan (teologis, medis, etnografis), pada dasarnya adalah argumentasi yang berdasarkan keyakinan akan relasi kekuasaan subordinasi yang harus mereka jaga dan lanjutkan keberlangsungannya. Apa pun makna yang coba ditempelkan pada praktek sunat perempuan dan alasan yang dipakai untuk mempertahankan praktek sunat perempuan, para feminis percaya bahwa hal itu adalah sebuah upaya mempertahankan relasi kekuasaan yang timpang tadi, dan sebuah tindakan penidakan atas ekistensi perempuan. Dalam hal ini sunat hanyalah satu bagian dari daftar panjang atas sikap-sikap dan kebijakan yang lahir dari perspektif yang tidak mengakui keberadaan perempuan sebagai subyek, manusia yang utuh.

Sebagai contoh adalah pendapat dari Lukman Hakim, ketua yayasan Assalam, Bandung, yang sering (atau malah secara rutin) mengadakan sunat perempuan secara massal di yayasannya. Menurut dia, sunat perempuan adalah untuk kebaikan perempuan itu sendiri, ada tiga keuntungan sunat perempuan. Saya sengaja mengutip argumentasi dia dalam wawancara dengan wartawan asing untuk New York Times, selain karena argumentasinya jelas, lugas dan gamblang, juga keterbukaannya dalam menyampaikan pendapatnya kepada publik luas. Wawancara diadakan dalam kesempatan sunatan (perempuan) masal, yang dilakukan pada tahun 2008. Bisa dikatakan bahwa pandangannya juga mewakili gambar yang ada di balik praktek sunat perempuan di hampir semua belahan dunia, di semua 4 level tipe sunat di atas.

Menurutnya ada 3 tujuan sekaligus manfaat dari sunat perempuan.

 Pertama, sunat perempuan dimaksudkan untuk menstabilisasikan libido perempuan. Kedua, sunat pada perempuan akan membuat perempuan terlihat lebih cantik di mata suaminya. Ketiga, sunat perempuan untuk menyeimbangkan psikologi perempuan.[7]

Mari kita cermati argumentasi di atas satu persatu:

  1. Menstabilisasikan Libido perempuan:

Pandangan ini dengan sangat jelas merefleksikan cara pandang terhadap perempuan. Perempuan di sini direduksikan nilainya, dilihat semata sebagai mahluk seksual, namun bukan sebagai subyek, melainkan sebagai obyek seks. Di sini sudah terjadi dua kali reduksi. Pertama dari manusia seutuhnya yang adalah mahluk multi dimensi, kepada semata-mata mahluk berkelamin, berlibido. Yang kedua, sebagai mahluk berlibido pun, nilanya direduksi lagi, bukan sebagai subyek melainkan obyek.

Karena dia hanyalah obyek seks, maka kapasitas seksualnya harus dikontrol dari luar, untuk kepentingan pihak pengontrol (baca laki-laki).

Dari perspektif relasi kekuasaan, jelas terlihat adanya ketimpangan kekuasaan dimana perempuan pada posisi sub-ordinasi: subyek-obyek, pengontrol-dikontrol.

Perempuan dilihat tidak memiliki nilai diri, tidak memiliki kekuasaan atas diri, dan bahkan atas tubuhnya sendiri. Semua yang melekat padanya bukanlah miliknya, melainkan milik si subyek (laki-laki) yang merasa berkuasa atas dia.

Dalam perspektif tubuh, tubuh kita adalah yang pertama kita punyai, yang kasat mata, dan terdekat dengan diri kita, yang secara kasat mata merepresentasikan diri kita. Sebelum kita bisa merepresentasikan diri kita dengan pikiran dan perasaan kita secara verbal, maka tubuhlah representasi diri kita. Artinya, tubuh adalah representasi yang paling dasariah dari kedirian kita. Upaya dan praktek pengontrolan atas tubuh pihak lain (perempuan) adalah bentuk penidakan atas representasi yang paling dasariah atas kedirian kita itu.

Tapi apa yang sesungguhnya terjadi dalam sunat perempuan? Benar seperti yang dikemukakan oleh Lukman Hakim di atas, yang sesungguhnya terjadi dalam sunat perempuan adalah pengontrolan libido atau bahkan dihilangkannya sama sekali pada perempuan. Dengan demikian maka perempuan tidak lagi memiliki hak atas kenikmatan seksual yang adalah intrinsik pada mahluk hidup. Dan karenanya dia akan mengabdikan dirinya semata-mata kepada tuannya yang adalah pemiliki otoritas seksualnya.

  1. Lebih cantik di mata suami

Lagi-lagi di sini nilai diri perempuan direduksi, sebagai barang atau komoditas, semacam perhiasan, yang harus cantik dimata pembelinya. Kita mengenal istilah pembeli adalah raja. Karenanya, penjual sebaiknya melayani pembeli dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks ini perempuan diharapkan memainkan peran ganda: sebagai penjual yang harus melayani pembeli dengan sebaik-baiknya. Namun sekaligus dia adalah obyek jual-beli tersebut. Karena dia adalah penjual sekaligus obyek jual-beli, maka dalam transaksi jual-beli ini, sesungguhnya perempuan sama sekali tidak mendapat apa-apa. Hal ini sangat jelas dalam konteks relasi suami-istri yang menjadi latar belakang argumentasi di atas. (bandingkan dengan arugumentasi club istri penurut yang menyarankan agar perempuan bersikap dan melayani suami di tempat tidur sebagaimana seorang pelacur. Tetapi bedanya, relasi pelacur dengan pelanggannya adalah relasi jual-beli murni, dalam banyak hal jauh lebih fair dibanding dengan relasi istri dengan suami dalam konteks ini).

Jadi bisa kita lihat sejauh mana arugementasi kedua ini mendegradasikan perempuan.

Berangkat dari argumentasi kedua ini, apa yang sesungguhnya terjadi pada perempuan ketika dia disunat (dengan intensi seperti argumentasi kedua ini)? Di sini perempuan, sejak kecil, ketika sunat itu dilakukan, diajarkan dan dipersiapkan untuk kelak suatu hari, bisa menempatkan diri di dalam relasi suami-istri yang timpang seperti di atas: bahwa dia hanyalah barang, obyek dagangan, dan suami yang adalah pembeli itu adalah raja.

  1. Menyeimbangkan psikologi perempuan

Sebenarnya agak sulit kita melihat relasi antara pelukaan klitoris dengan dengan keseimbangan psikologis. Namun mungkin dua penjelasan ini bisa kita diskusikan.

Pertama bahwa menurut ilmu psikologi, siklus seksual kita juga berpengaruh atas mood dan psikologi kita. Hal ini berlaku baik pada laki-laki maupun perempuan, walupun lebih mudah terlihat pada perempuan. Maka pengontrolan atas seks perempuan merupakan upaya pengontrolan dan penguasaan atas psikologi perempuan oleh laki-laki.

Kedua, jelas sekali bahwa argumentasi ini dibangun di atas premis stereotype perempuan, bahwa perempuan adalah mahluk emosional, bahwa perempuan cenderung tidak memakai rasionya dan tidak bisa mengontrol emosinya. Meskipun premis tersebut selama berabad-abad sebenarnya sudah terpatahkan. Perempuan memiliki otak yang lebih cerdas dari pria, memimpin dengan lebih baik, atau sebaliknya, pria ternyata lebih mudah kehilangan kontrol emosi dan mudah marah, dst. Namun premis ini tetap hendak dipertahankan.

Dengan demikian, terlihat bahwa pelanggengan sunat perempuan semata-mata adalah pelanggengan upaya pengontrolan dan dominasi kekuasaan laki-laki atas perempuan.

PELANGGARAN ATAS HAK AZASI PEREMPUAN:

Dari perspektif hak azasi, maka sunat perempuan merupakan pelanggaran hak perempuan atas lminimal 3 perkara:

  1.  The Right to Health:

Saya kira ini sudah dibahas dari aspek kesehatan. Sehingga tidak saya bahas lebih jauh.Secara garis besar alih-alih melindungi kesehatan reproduksi perempuan, sunat perempuan justru merupakan pelanggaran hak atas kesehatan perempuan secara umum dan kesehatan reproduksi secara khusus karena lebih banyak kemungkinan efek sampingnya.

  1. The Right to Be Free of Cruel and Degrading Practices

Bagi yang berargumen bahwa praktek sunat perempuan di Indonesia hanyalah penggoresan yang tidak menyakitkan, mereka tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa praktek ini meningalkan trauma seksual bagi perempuan. Mendatangkan rasa rendah diri yang akan terbawa sampai dewasa, apalagi jika terjadi traumatic fisik yang meningggalkan rasa sakit yang berkepanjangan. Karena kemungkinan sakit itu akan muncul lagi pada saat dewasa (intercourse, melahirkan) akan sangat besar.

 

  1. The Right to Sexual and Corporal Integrity

Tindakan sunat perempuan merupakan tindakan  involuntary invasion of the body atau invasi tubuh perempuan. Karenanya, ini adalah tindakan yang –lagi-lagi—mendegradasikan nilai perempuan dan menimbulkan rasa jijik atas diri sendiri.

PENUTUP:

Dari perspektif apapun, praktek sunat perempuan hanya mendatangkan mudarat, dampak negatif, bagi perempuan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Sementara negara-negara lain seperti di Afrika dan Mesir sudah mengambil langkah hukum yang tegas bahwa sunat perempuan sebagain tindakan melanggar hukum, Indonesia justru melegalkannya. Hingga saat ini, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang mengatur sunat perempuan sampai sedetail itu dengan prosedurnya dan segala macam.[8] Harusnya kita malu akan hal ini, dan karenanya tidak ada alasan lagi untuk mempertahankannya. Demi martabat perempuan yang adalah lebih dari setengah populasi di Indonesia dan dunia, demi hak asazi manusia, dan demi peradaban bangsa yang yang lebih beradab, maka kita harus secara tegas meminta kementerian kesehatan untuk mencabut permenkes Nomor 1636/Menkes/Per/2010 yang mengatur sunat perempuan.

Yogyakarta, 16 Juli 2011


[1] Lihat perdebatan dalam uraian oleh Robyn Cerny Smith,Female Circumcision: Bringing Women’s Perspective into International Debate”, dalam65 Southern California Law Review Vol. 2449. (http://www.law-lib.utoronto.ca/Diana/fulltext/smit.htm)

[2] Menilik makna kata primitif dalam KBBI, yang berarti belum maju secara peradaban dan terbelakang. Kamus Besar Bahasa Indonesia pri·mi·tif a 1  keadaan yg sangat sederhana; belum maju (tt peradaban; terbelakang)

[5] Lihat artikel Rahima, “Sunat Perempuan oh Sunat Perempuan…” di Rahima online, 12 April 2011. http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view= article&id=720:sunat-perempuan-oh-sunat-perempuan-sebuah-catatan-perjalanan-kebijakan-tentang-sunat-perempuan-di-indonesia&catid=1:berita&Itemid=18

[7] Lihat berita liputan mengenai sunatan masal (perempuan), letters: A Cutting tradition,  di New York Times Magazine online di http://www.nytimes.com/2008/01/20/ magazine/20circumcision-t.html, diakses pada 11 Juli 2011

[8] Detik Health, Kamis, 23 Juni 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s